ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018-2021
Kata Kunci:
Analisis Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan.Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018-2021. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk tahun anggaran 2018-2021. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data diperoleh dari kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin Timur yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode penganalisisan data dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian dikelompokkan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2018 cukup efektif, tahun 2019 kurang efektif, dan pada tahun 2020 serta tahun 2021 tidak efektif (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2018 tergolong cukup efisien lalu pada tahun 2019 dan tahun 2020 kurang efisien kemudian pada tahun 2021 cukup efisien (3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018-2021 terdapat pada pola hubungan instruktif dimana ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat masih sangat tinggi (4) Rasio Keserasian Kabupaten Kotawaringin Timur masih condong pada anggaran belanja operasi daripada belanja modal (5) Rasio Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki pertumbuhan yang fluktuatif.
Referensi
Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol.15.
Azwar. (2019). Analisis Kualitas Layanan Sistem Manajemen Apartur Responsif Terpadu Menggunakan Metode Sevqual. Riau: Universitas Muhammadiyah Riau.
Darlin. (2013). Sistem dan Prosedur Perpajakan atau Retribusi non Periodikal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa. Makasar: Universitas Hasanuddin
Fahmi, I. (2014). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Afabeta.
Halim, A., & Iqbal, M. (2019). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
Masdiantini, P. R., & Adi Erawati, N. M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. Bali: Universitas Udayana.
Nazir, M. (2011). Metode Penelitian Cetakan 6. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Oktalia, R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan & Bangka Belitung. Palembang: Universitas PGRI Palembang.
Setiadi. (2013). Konsep dan Praktek Penulisan Riset Keperawatan (Ed.2). Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Afabeta.
Susanto, H. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram: Universitas Terbuka.
Yasrie, A. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan Volume 1 No. 2 Edisi September 2017.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur (PERBUP) No. 29 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah
kbbi.web.id
